seBuaH ideaLismE*

Bumi yang tak lagi menghijau, 3 November 2009

Tak terasa waktu berjalan sangat cepat. Kurang 2 bulan lagi menuju ujung akhir tahun di masa masehi. Langkah ini masih menuju tempat berkumpulnya intelektual media. Sebuah upaya penyadaran akan hakekat idealisme seorang jurnalis.

Pagi ini, bertemu dengan salah satu redaktur sebuah tabloid Pemkab di sebuah kota kecil di wilayah tapal kuda. Awalnya sih hanya menyerahkan press realese tapi berhubung masih ada tamu jadi kami menunggu. Jarum jam terus berputar disetiap detiknya. Lama^^

Akhirnya satu jam dari ruang tunggu, kami bertemu dengan pengasuh tabloid Pemkab. Sama Pak Pengasuh, kami dikenalkan dengan pimred tabloid resmi Pemkab. Jadilah kami berbincang, bertanya seputar isi tabloid. Dari pembicaraan ini, akhirnya ada sebuah statement yang memberi Vy ruang untuk bertanya.

“Pak, berbicara tentang idealisme seorang wartawan. Bagaimana menurut Bapak selaku jurnalis mengamati media saat ini. Melihat begitu seragamnya media ketika memberitakan pada masyarakat. Contoh kasus, masalah terorisme. Semua media memberitakan sebuah stigma teroris kepada Islam. Dalam masalah ini, tentunya ada sebuah pertentangan naluri jurnalis, antara memberitakan kebenaran atau mengikuti perintah pimpinan. Atau, maaf ya Pak, sekarang kan Bapak sebagai jurnalis Pemkab, secara otomatis akan memberitakan kebijakan-kebijakan Pemkab yang mungkin sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tentunya terjadi pertentangan batin buat Bapak?” tanya Vy dengan nada tidak menyudutkan.

Sejenak Bapak itu terdiam menghela nafas, dan… astaghfirulloh, terlihat Kristal bening mulai memadati bola matanya. Kemudian Bapak itu berkata dan menatap dengan sorot mata yang mengisyaratkan sesuatu.

Bapak itu menjelaskan jurnalis secara global, katanya memang saat ini tidak ada jurnalis yang berbicara suatau kebenaran. Semuanya berbicara atas yang namanya “uang”, yaitu melihat trend apa yang lagi in di masyarakat. Namun, Bapak itu mengatakan dengan tegas bahwa beliau berusaha untuk mengatakan suatu kebenaran. Ada sebuah penekanan dari intonasi beliau ketika mengatakan kata “berusaha”. Selanjutnya beliau bilang, “bagaimanapun juga mbak, saya harus menafkahi keluarga saya.”

(sebuah jawaban yang tidak salah, tapi memiliki esensi yang mendalam, Vy paham)

Beliau sebenarnya juga menyadari bahwasanya pasti ada suatu pertentangan batin antara idealisme dan perintah pemimpin. Namun, dikatakan lagi kalau beliau akan selalu berusaha.

Kemudian dari diskusi yang panjang itu, Vy berkata lagi.

“Memang sulit ya Pak, hidup di era kapitalis seperti sekarang. Mau kesini harus sesuai atasan, kesana juga harus sesuai atasan.”

“Iya mungkin,” jawab beliau dengan tersenyum.

(Vy tau, pasti beliau memikirkan perkataan Vy “era kapitalis”. Sebenarnya Vy ingin mengatakan bahwa semua itu tidak akan terjadi kalau ada negara Islam yang so pasti akan memberikan riayahnya pada rakyatnya).

Inilah satu diantara sekian banyak permasalahan umat. Sudah dua kali ini, Vy mendapati jurnalis mengatakan ada pertentangan antara idealisme jurnalis yang seharusnya berbicara tentang kebenaran dengan kepentingan para pemilik modal.

Dari sini semakin menguatkan Vy, kaki ini tak akan berhenti melangkah, bibir ini tak akan berhenti memahamkan, tinta ini tak akan berhenti menggoreskan perubahan berfikir hingga akhirnya institusi Islam benar-benar berdiri tegak untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, termasuk jurnalis. Hingga tak ada lagi Kristal bening yang menetes dari mata-mata makhluk bumi ini, kecuali Kristal bening tanda ketakwaan pada al-Mudabbir.

Dilema dibumi yang tak lagi menghijau^^-

PKL: ANTARA PROGRAM PEMERINTAH DAN PERUT RAKYAT

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dari dulu sampai sekarang masih menjadi sebuah polemik. Pasalnya, upaya yang dilakukan Pemkab Jember dalam menjaga keindahan tata ruang kota dengan penertiban PKL, baik itu di wilayah segi tiga emas maupun wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program Pemkab, belum kunjung selesai. Penertiban PKL ini merupakan hal yang dilematis. Disatu sisi, pemerintah menginginkan keindahan tata ruang kota tapi tetap menarik retribusi bagi PKL (Radar Jember, 23/9/09). Namun disisi lain, PKL harus berjualan untuk menghidupi keluarganya. Apalagi dengan permasalahan ekonomi di negri ini, semakin menyuburkan orang-orang untuk bekerja di sektor informal. Jika hal ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat maka permasalahan ini tidak akan kunjung selesai bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.
Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, pemerintah tidak serius dalam penanganan masalah PKL. Misalnya, pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang jelas dalam penertiban PKL. Hal ini ditunjukkan dengan waktu penertiban yang sifatnya sporadis bahkan bisa ditebak (red. hafal) oleh para PKL. Jika ada waktu, ada momen, maka PKL menjadi obyek sasaran. Jika tidak ada waktu, tidak ada momen, PKL dibiarkan menjamur seperti fakta yang selalu terjadi. Apalagi tindakan Satpol PP yang melakukan penertiban dengan mengangkuti bahkan merusak barang-barang dagangan PKL, hal itu tentunya merugikan para PKL karena tidak hanya digusur tetapi mereka juga kehilangan barang dagangannya. Hal ini seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, dimana keberadaan barang-barang dagangan yang telah diangkut petugas Satpol PP? dan masuk kemana uang retribusi yang ditarik dari para PKL? Pemerintah jangan hanya sibuk dengan perebutan kursi di dewan atau sibuk mengisi kantong ketika sudah terpilih tetapi juga harus memperhatikan permasalahan rakyatnya.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam penertiban PKL. Pertama, pemerintah harus serius dalam masalah PKL. Sifatnya jangan spontan tanpa perencanaan. Jangan sampai menertibkan PKL karena ada piala Adipura, kunjungan Presiden, atau event-event yang membutuhkan keindahan kota. Kedua, diadakannya musyawarah antara PKL dan pemerintah, selain itu libatkan masyarakat dan dinas tata ruang kota. Agar jika disepakati adanya tempat penampungan bagi PKL, tempat tersebut bersama-sama membawa keuntungan baik bagi PKL, pemerintah, dinas tata ruang kota, dan tentunya masyarakat sebagai konsumen. Selama ini relokasi yang dijanjikan pemerintah pada faktaya tidak menguntungkan PKL dengan sepinya tempat baru mereka. Misalnya, PKL di wilayah kampus. Dalam hal ini tentunya benar-benar harus dipikirkan tempat relokasi yang tepat bagi PKL maupun bagi masyarakat kampus. Karena tidak dapat dipungkiri, keberadaan PKL sangat membantu mahasiswa maupun masyarakat disekitar kampus. Adanya wacana relokasi PKL wilayah kampus dengan dibuatnya Pujasera harus benar-benar dipertimbangkan. Perlu diingat bahwa kampus sebagai wilayah pendidikan, tentunya keberadaan para PKL jangan sampai mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Jangan sampai wacana Pujasera diwilayah kampus malah mengganggu aktifitas belajar mengajar bahkan menimbulkan masalah baru. Seperti yang sekarang ini terjadi, dengan keberadaan warung remang-remang dimalam hari seharusnya juga mendapat perhatian dari Unej dan pemkab. Jangan sampai wacana Pujasera di wilayah kampus itu semakin menyuburkan kehidupan bebas mahasiswa. Sehingga penempatan PKL diwilayah kampus harus dipikirkan secara matang dan Pemkab jangan lepas tangan dengan menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak Unej. Karena bagaimanapun, Pemkab mempunyai kewajiban dalam memperhatikan permasalahan rakyatnya, termasuk permasalahan PKL di wilayah kampus. Ketiga, pemerintah harus memperhatikan tempat relokasi baik dari sisi kebersihan, sanitasi, tata ruang kota, maupun kemudahan bagi PKL dan konsumen. Sehingga program yang dicanangkan pemerintah untuk keindahan tata ruang kota tidak mengganggu urusan perut rakyatnya. Baik itu perut PKL, mahasiswa, ataupun masyarakat yang menjadi konsumen dari keberadaan para PKL. Sudah saatnya pemerintah yang dipilih rakyat itu memberikan pelayanannya dan membuktikan janji-janji mereka sewaktu kampanye.

Semua Jadi TO

Begitu heroiknya densus 88 dalam penangkapan teroris hingga membuat semua orang kini menjadi sasaran densus 88. Bagaimana tidak, setelah pengawasan terhadap ormas Islam yang memperjuangkan syari’at Islam hingga adanya pencitraburukan terhadap simbol-simbol Islam, seperti; jenggot, kerudung besar, jilbaber, ataupun cadar. Kini, densus 88 telah menjadikan mahasiswa sebagai target operasi. Setelah densus 88 mengeluarkan statmentnya, tak luput semua media baik elektronik maupun cetak memberitakan bahwa penerus Nordin belum habis karena mereka mempunyai penerus yaitu kalangan mahasiswa. Tak ayal saat ini kegiatan mahasiswa bakal diawasi, bahkan pemberian stigma mahasiswa yang menjadi kader teroris pun beredar di masyarakat. Mulai mahasiswa yang kritis, memiliki keinginan untuk memperjuangkan Islam, sampai adanya kepedulian terhadap saudaranya di belahan negri Islam yang lain.

Ada apa dengan densus 88. Apakah mereka kehilangan cara sehingga saat ini membidik mahasiswa yang kritis? Kenapa juga aparatur Negara ini tidak menindak mahasiswa yang melakukan free sex, narkoba, ataupun aborsi?

Melihat perkembangan kinerja densus 88 dalam penangkapan teroris, bisa jadi nanti tukang becak jadi sasarannya. Bagaimana tidak, kehidupan yang serba sulit dan iming-iming bayaran untuk jihad bias menjadi alasan densus 88. Atau jangan-jangan kita nanti yang menjadi giliran TO (Target Operation) densus 88.

SALAH=BENAR, BENAR=SALAH

Saat ini sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pasalnya, banyak fakta yang menyalahkan kebenaran dan membenarkan yang salah. Dalam kasus Lumpur Lapindo misalnya, kita sudah sama-sama tahu kasus Lumpur Lapindo sampai 4 tahun ini belum kunjung selesai. Masalah relokasi ataupun ganti rugi, semuanya hanya janji-janji palsu. Tapi aneh bin ajaib di negri ini. Orang yang notabene harus bertanggungjawab dalam masalah ini masih saja dipercaya. Bahkan saat ini malah dijadikan Ketua Umum Partai Golkar, sebut saja Abu Rizal Bakrie. Abu Rizal Bakrie seolah-olah bebas dari tanggungjawabnya dengan banyak kambing hitam yang diperkarakan dalam kasus Lumpur Lapindo. Banyak orang memberi dukungan dan harapan padanya. Padahal dari kasus Lumpur Lapindo saja, semua orang bisa menilai.
Jika dalam masalah Lumpur Lapindo saja tidak bisa selesai, bagaimana nanti jika menjadi Presiden atau Wapres jika itu yang menjadi tujuan Golkar di Pilpres 2010. Padahal saat bencana Lumpur Lapindo terjadi Abu Rizal Bakrie menjabat sebagai Menkokesra. Inilah bukti sebuah ketidakadilan di negri ini. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Apakah orang-orang di zaman kapitalis ini benar-benar dibutakan oleh materi.